Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Untuk membasmi suatu kejahatan atau perbuatan yang keji, diperlukan kesabaran dan kecerdasan dari seluruh masyarakat agar terciptanya suatu negara yang bersih dari Tindak Pidana Korupsi. Kerjasama antara penegak hukum dan masyarakat adalah poin utama dalam memberantas tindak pidana korupsi,  banyak sekali kasus yang tidak terendus oleh aparat penegak hukum karena tidak adanya pelaporan, hal tersebut terjadi dikarenakan kuatnya rasa takut oleh seseorang yang mengetahui telah terjadi suatu tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum, mereka mempertimbangkan hal-hal yang akan menimpa mereka dimasa depan jikalau mereka berani melaporkan perbuatan tersebut. Berikut adalah upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang saya urutkan dari lingkup terkecil, yakni keluarga.

1.Memberikan pemahaman anti korupsi kepada keluarga

Habit dari seseorang dipengaruhi oleh lingkungan keluarganya, apabila ia memiliki orang tua yang tegas dan memiliki pemahaman terkait dengan bahayanya korupsi, maka sedari kecil mereka akan menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada keluarganya, meski tidak menjamin untuk tidak terjadinya tindak pidana korupsi, namun hal ini sangat berperan penting dalam menekan angka korupsi. Sebagaimana yang kita ketahui sebagik-baiknya pelajaran adalah hal-hal yang dicontohkan, maka orangtua harus memberikan contoh yang baik kepada anaknya, misal: tidak boleh berbohong, tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan haknya. Sehingga anak-anak akan paham bahwasanya hal-hal tersebut adalah sesuatu yang dilarang dan tidak boleh dilakukan.

Hal kecil seperti berbohong akan berkembang menjadi suatu kejahatan yang busuk, yang bisa menghancurkan masa depan bangsa. Maka peran pertama akan datang dari keluarga untuk menanamkan sifat jujur, adil, tegas, dan tentu saja keluarga juga harus memberikan pemahaman keagamaan, agar anak-anak yakin bahwa tuhan itu maha melihat segala perbuatan.

2. Memberikan sanksi yang tegas, serta sesuai dengan aturan yang berlaku, serta sesuai dengan perbuatan seseorang

Setiap orang yang tersandung kasus korupsi diharapkan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya, sehingga tidak ada alasan lagi untuk koruptor berbahagia disaat persidangan, karena meskipun mereka dijatuhi hukuman penjara, namun sanksi yang diberikan hanya sebatas penjatuhan pidana penjara, sementara dipenjara kehidupan mereka tiada bedanya sebelum dan sesudah dipenjara, bahkan ada koruptor yang kedapatan sedang traveling. Hal ini membuat ataupun memancing keluarnya semangat untuk melakukan korupsi oleh orang lain.

Sangat diharapkan kepada aparat penegak hukum agar teliti dan jeli dan melakukan penyelidikan dan pengawasan terkait kasus korupsi, karena koruptor ini selicin belut yang sangat sulit untuk ditangkap.

Apabila semua koruptor di Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama, maka saya fikir akan banyak dari calon koruptor yang akan mengurungkan niatnya. Karena sejatinya tidak ada manusia yang senang dikekang dan dijauhkan dari keluarganya. Seseorang yang melakukan korupsi sebesar 500jt tentu akan berbeda hukumannya dengan seseorang yang melakukan korupsi sebesar 1T.

3.Meningkatkan rasa nasionalisme yang tinggi pada masyarakat

Seseorang yang mencintai negaranya akan melakukan banyak hal yang bermanfaat untuk negaranya. Tidak akan melakukan perbuatan tercela yang dapat membuat kekacauan dalam masyarakat dan ekonomi negaranya.

Seseorang tersebut akan menyibukan diri dengan kebaikan-kebaikan, sehingga tidak ada waktu untuk melakukan suatu kejahatan yang sangat mengancam kesejahteraan negaranya, namun untuk meningkatkan rasa nasionalisme ini diperlukan kegigihan dari pemerintah sehingga akan terciptanya suatu suasanya yang baik untuk bangsa Indonesia.

4. Memberikan Edukasi kepada pejabat negara agar tidak melakukan upaya yang tidak jujur dalam melakukan perekrutan pekerja.

Mengapa hal ini menjadi pencegah tindak pidana korupsi? Misal, jika seseorang diterima bekerja tetapi ia menyuap hrd perusahaan tersebut agar menerimanya, maka akan besar peluang terjadi tindak pidana korupsi lainnya dimasa yang akan datang. Jika saja dalam langkah pertama dilakukan dengan cara yang haram, maka tidak dipungkiri kedepannya juga akan melakukan hal yang sama.

Maka diharapkan kejujuran dari seluruh pihak, agar tidak memancing terjadinya tindak pidana korupsi dimanapun.

Dalam bidang pemerintahan upaya pencegahan sebagai bentuk upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah juga dapat dilakukan melalui penerimaan aparatur negara secara jujur dan terbuka. Kejujuran dan keterbukaan dalam penerimaan pegawai yang dilakukan oleh pemerintah menunjukkan usaha pemerintah yang serius untuk memberantas tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan suap menyuap dalam penerimaan pegawai. Pemerintah yang sudah berupaya melakukan tindakan pencegahan dalam penerimaan pegawai perlu disambut baik oleh masyarakat terutama dalam mendukung upaya pemerintah tersebut. Jika pemerintah telah berupaya sedemikian rupa melakukan tindakan pencegahan korupsi dalam penemerimaan aparatur negara tapi masyarakat masih memberikan peluang terjadinya korupsi, usaha pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dapat menjadi sia-sia. Selain itu, jika perilaku masyarakat yang memberikan peluang terjadinya tindakan korupsi dalam penerimaan pegawai diteruskan, maka tidak dapat dipungkiri praktik tindakan korupsi akan berlangsung hingga dapat menimbulkan konflik diantara masyarakat maupun oknum pemerintah.

Penyebab Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana korupsi adalah suatu perbuatan tercela dan dapat merusak kesejahteraan dari suatu negara. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang  untuk memberantasnya membutuhkan aturan khusus (extraordinary instrument). Sebagaimana yang kita ketahui Indonesia merupakan negara penyumbang perkara korupsi yang cukup besar hingga saat ini. Dilansir dari detik.com Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia saat ini di angka 40. Ia menyebut angka itu masih jauh dibanding IPK dua negara tetangga, yakni Singapura. Angka 40 menunjukkan status bahwasanya Indonesia adalah negara yang rentan korup.

            Peraturan terkait dengan tindak pidana korupsi di Indonesia sangatlah lengkap dan bisa dikatakan sangat baik jika dibandingkan dengan negara tetangga lainya yang menduduki poin jauh lebih tinggi dari Indonesia, seperti Singapura, yang mendapatkan 85 poin. buatan tercela ini terjadi karena adanya keinginan untuk memperkaya diri sendiri oleh oknum tertentu, yang mengagungkan kebahagiaan untuk diri pribadi, sehingga mengenyampingkan aturan-aturan yang ada.

            Perlu untuk diingat bahwa sebagian besar dari tindak pidana korupsi dilakukan oleh pejabat negara, orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi tali sambung akan kesejahteraan rakyat, namun malah menipu rakyat dengan kemolekannya. Kejahatan korupsi ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki high profile, mereka juga sering mencetuskan kata “anti korupsi”, namun mereka juga melakukan perbuatan keji tersebut. Maraknya pejabat negara melakukan praktik korupsi ini mencuat kepermukaan dan membuat sebagian besar masyarakat merasa tidak peduli atau bahkan mengabaikan juga norma yang berlaku, karena mereka berkaca kepada pejabat negara tersebut. Beberapa pejabat negara mendapatkan tawaran yang sangat besar dari oknum tertentu agar mempermudah urusan mereka, sehingga terjadilah sebuah transaksi yang berujung kepada tindak pidana korupsi, tentu saja pejabat negara tersebut ditawari uang yang cukup banyak, sehingga banyak dari mereka yang tergoda dan mengabaikan kode etik dan kepentingan masyarakat demi kepentingan oknum yang membayar mereka lebih untuk melakukan sesuatu.

             Keharusan dari pejabat negara untuk melakukan kegiatan balas budi terhadap oknum yang membantu mereka untuk mendapatkan jabatan juga merupakan faktor utama terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia, contohnya saja untuk mendapatkan kursi di legislatif seseorang bisa mendapatkan support dari beberapa pengusaha, pengusaha tersebut membiayai seluruh rangkaian kegiatannya untuk mendapatkan kursi dilegislatif, apabila hajat tersebut telah terpenuhi, maka sudah menjadi keharusan oleh pejabat tersebut untuk melakukan balas budi sesuai dengan kebutuhan si pengusaha, apakah dengan membuat suatu peraturan yang menguntungkan pengusaha atau lainya, ini disebut dengan Political bribery.

            Selanjutnya yang menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana korupsi adalah tingginya kebutuhan atau gaya hidup dari seseorang sehingga mengharuskan mereka untuk mendapatkan banyak uang, agar terpenuhinya kebutuhan  maka mereka akan mencari peluang untuk mendapatkan banyak uang, apakah dengan cara menggelapkan uang atau menawarkan orang lain suatu jabatan yang bisa ia dapatkan hanya dengan memberikan beberapa uang sesuai permintaan dari pejabatan tersebut, ketentuan tentang hal ini diatur dalam pasal 10 UU Nomor 31 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

            Lemahnya aparat penegak hukum dalam menegakan hukum, hal ini terjadi karena orang-orang yang terjerat dalam tindak pidana korupsi adalah orang-orang yang berpengaruh, sehingga membuat aparat penegak hukum tidak konsisten dalam menjalankan tugas-tugasnya, dan banyak juga diantara mereka terjadi kongkalingkong yang menyebabkan lemahnya perhatian terhadap kasus yang sedang melandanya, sehingga kasus itu tidak terangkat kepermungkaan. Sungguh banyaknya terjadi korupsi dinegeri ini tapi tak jarang hilangnya koruptor dengan mudah. Salah seorang dosen hukum pidana korupsi penulis menyampaikan bahwa orang-orang yang tertangkap melakukan tindak pidana korupsi adalah orang-orang yang sedang tidak beruntung, atau bisa dikatakan saat ia tertangkap itu adalah hari sialnya, karena sangat banyak sekali para koruptor diluar sana yang terbebas dari segala jeratan, makna nya yaitu sangat lemahnya kekuatan dari aparat penegak hukum sehingga mereka tidak jarang terlena atau tergoda akan sesuatu. Praktek penegakan hukum dalam tebang pilih terhadap terdakwa atau tersangka terjadi ketika baik polisi, jaksa dan juga pihak kekuatan masyarakat, sebagai gerakan masyarakat madani membiarkan pelaku kejahatan tidak saja dengan bebas berkeliaran bahkan menjadi calon kepala daerah, tetapi juga setelah mendapatkan keputusan hakim sekalipun mereka dapat kembali menduduki jabatan publik tertentu. Hal ini biasanya terjadi ketika terdakwa tersangka atau terhukum dapat dijadikan sumber uang oleh karena mereka mampu membayar oknum-oknum penegak hukum yang nakal.

            Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait beberapa Tindak Pidana Korupsi:

 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

 (1)  Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

  1. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
  2. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

(2)  Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

            Pasal diatas menjelaskan bahwasanya sangat besar kemungkinan peluang yang diberikan kepada koruptor untuk mempengaruhi aparat penegak hukum (hakim), dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi, maka diharapkan sekali lagi kepada aparat penegak hukum agar melakukan amanah yang diberikan kepadanya dengan sebaiknya, agar tidak tergoda dengan janji-janji yang diberikan oleh koruptor.

            Kurangnya kedekatan diri dengan tuhan juga merupakan faktor utama penyebab tindak pidana korupsi, karena seseorang yang dekat dengan tuhannya tidak akan mau melakukan perbuatan tercela dan keji seperti itu, karena ia tau ganjaran dari perilaku tersebut sangatlah besar. Tidak ada hal yang lebih mulia selain merasa cukup dan selalu bersyukur atas rezki yang diberikan oleh Allah swt, dengan menanamkan rasa cukup itulah yang akan membantu kita agar terhindar dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Orang-orang yang bermoral akan mengutamakan kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi, seperti yang diajarkan oleh rasul, bahwasanya menjadi seseorang yang jujur, adil adalah suatu keharusan, karena setiap kita memegang amanah dari allah, maka kita tidak boleh menyia-nyiakan hal tersebut—

suatu kejahatan tidak akan terjadi apabila pribadi diri tidak mempersilahkan hal tersebut untuk merasuki – YJ